Kantor Berita Internasional Ahlul Bait — ABNA — Pemerintah Irak terpaksa mengeluarkan klarifikasi ulang setelah sebuah daftar resmi yang diterbitkan di surat kabar Kementerian Kehakiman Irak menyebut Hizbullah Lebanon dan Houthi Yaman sebagai bagian dari kelompok “teroris” yang aset-asetnya harus dibekukan.
Berdasarkan laporan Kantor Berita Resmi Irak (INA), Komite Pembekuan Aset Teroris Irak menyatakan bahwa sejumlah nama lembaga dan individu akan dihapus dari daftar tersebut, meskipun hingga kini belum dijelaskan secara rinci pihak mana saja yang akan dikeluarkan dari daftar tersebut.
Perkembangan ini terjadi setelah surat kabar resmi Al-Waqa’i yang berada di bawah naungan Kementerian Kehakiman Irak mempublikasikan dokumen bergambar yang menunjukkan bahwa pemerintah Irak secara resmi memasukkan kelompok Houthi dan Hizbullah ke dalam daftar organisasi teroris serta memerintahkan pembekuan aset mereka.
Langkah kontroversial ini diambil di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat, serta dalam kondisi hubungan yang rumit antara Baghdad dengan Washington dan Iran. Irak saat ini berada dalam posisi sensitif:
di satu sisi merupakan mitra ekonomi Amerika, dan di sisi lain merupakan tetangga sekaligus sekutu strategis Iran yang memiliki pengaruh besar di Irak melalui kelompok-kelompok bersenjata Syiah dan partai-partai politik kuat di pemerintahan.
Sikap yang berubah-ubah ini mencerminkan upaya sulit pemerintah Irak dalam menyeimbangkan kepentingan vitalnya dengan Iran—yang menopang stabilitas ekonomi dan politiknya—di satu sisi, serta tekanan Amerika Serikat yang terus mendorong kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Teheran di sisi lain.
Laporan ini juga muncul dalam situasi di mana Iran tengah menghadapi tekanan keamanan dan militer yang meningkat menyusul serangan-serangan terbaru Israel terhadap sekutu-sekutunya, termasuk Hizbullah dan Hamas di kawasan.
Your Comment